Menggali Arah Demokrasi dan HAM Pasca Kemerdekaan: S2 PPKn UNESA Hadirkan Akademisi Timor Leste dalam Kuliah Tamu Internasional

Surabaya, 8 November 2025 — Program Studi S2 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) FISIPOL Universitas Negeri Surabaya menggelar kuliah tamu bertema “Demokrasi dan Hak Asasi Manusia Pasca Kemerdekaan Timor Leste” secara daring melalui Zoom Meeting. Kegiatan ini menghadirkan narasumber utama Bernardo Idalina Leto, M.Sc, dosen dari Universidade Nacional Timor Lorosa’e (UNTL), yang memaparkan dinamika perkembangan demokrasi serta tantangan penegakan HAM di Timor Leste setelah memperoleh kemerdekaan pada tahun 2002.

Acara resmi dibuka oleh Dr. Harmanto, M.Pd, Wakil Dekan I FISIPOL UNESA. Dalam sambutannya, Harmanto menegaskan pentingnya ruang akademik lintas negara untuk memahami kompleksitas isu demokrasi di kawasan Asia Tenggara. “Melalui kuliah tamu ini, mahasiswa tidak hanya memperluas perspektif global, tetapi juga memperoleh pemahaman empiris mengenai perjalanan demokratisasi di negara tetangga kita, Timor Leste,” ujarnya.

Sementara itu, Prof. Dr. Raden Roro Nanik Setyowati, M.Si, Koordinator Program Studi S2 PPKn, menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan ini. Ia menekankan bahwa isu demokrasi dan HAM merupakan bagian integral dari kajian PPKn yang menuntut wawasan komparatif. “Kita perlu melihat bagaimana sistem politik negara lain tumbuh dalam konteks sejarah dan karakter masyarakatnya. Timor Leste adalah laboratorium demokrasi yang sangat menarik untuk kita pelajari,” jelasnya.

Dalam pemaparannya, Bernardo Idalina Leto, M.Sc menjelaskan beberapa poin krusial perkembangan demokrasi pasca kemerdekaan Timor Leste: Transisi Politik yang Tidak Mudah
Timor Leste menghadapi fase transisi demokrasi yang menantang, mulai dari membangun institusi negara, mengembangkan konstitusi, hingga memperkuat partisipasi politik warga. Menurut Bernardo, fase awal demokratisasi membutuhkan waktu panjang untuk mencapai stabilitas. Peran Komunitas Internasional. Dukungan PBB dan negara-negara sahabat memainkan peran penting dalam menata ulang sistem birokrasi, keamanan, dan tata kelola pemerintahan. Namun, ia juga menegaskan bahwa kemandirian politik harus terus diperkuat agar tidak bergantung pada intervensi eksternal. Tantangan Penegakan HAM, Bernardo menyoroti isu-isu seperti rekonsiliasi nasional, penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu, serta upaya memperkuat lembaga peradilan. Ia memaparkan bahwa meskipun kemajuan signifikan telah dicapai, kesadaran HAM di tingkat akar rumput perlu terus ditumbuhkan. Partisipasi Pemuda dalam Demokrasi, Pemuda Timor Leste menjadi aktor penting dalam mengawal demokrasi. Tingginya angka partisipasi pemilih dan gerakan komunitas menunjukkan adanya harapan baru bagi penguatan sistem politik nasional.

Sesi tanya jawab menjadi bagian paling dinamis dari kuliah tamu ini. Mahasiswa S2 PPKn menunjukkan antusiasme tinggi dengan mengajukan berbagai pertanyaan kritis, mulai dari strategi rekonsiliasi nasional Timor Leste, perkembangan politik elektoral, hingga perbandingan kebijakan HAM dengan Indonesia.

Bernardo mengapresiasi pertanyaan mahasiswa yang dinilai mencerminkan pemahaman mendalam terhadap isu demokrasi global. “Diskusi ini sangat produktif. Saya senang melihat ketertarikan mahasiswa Indonesia terhadap perkembangan politik di Timor Leste,” ungkapnya.

Kuliah tamu ini diakhiri dengan pesan penutup dari penyelenggara bahwa kegiatan serupa akan terus digelar untuk memperkuat jejaring akademik internasional serta memperkaya perspektif mahasiswa PPKn dalam memahami dinamika demokrasi di berbagai negara.

Reported by BS